MEGATRUST.CO.ID, CILEGON – Kekisruhan yang melibatkan mahasiswa dengan petugas keamanan DPRD Kota Cilegon saat Paripurna pembahasan KUA PPAS 2022 berujung dengan rapat dengar pendapat atau Hearing. Akhirnya DPRD Kota Cilegon minta maaf.
DPRD Kota Cilegon minta maaf, karena dinilai kisruh antara organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI Kota Cilegon dengan petugas keamanan DPRD Kota Cilegon dianggap represif, sehingga mendapat perhatian publik dan organisasi masyarakat (ormas).
Tidak hanya peristiwa kisruh saat paripurna, DPRD Kota Cilegon minta maaf juga atas pengusiran mahasiswa yang mengikuti Hearing dengan guru honorer beberapa waktu lalu.
Hadir pada Hearing tersebut, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun dan Hasbi Sidik, serta sejumlah ketua fraksi dan komisi di DPRD Kota Cilegon.
Saat rapat, Ketua DPRD Kota Cilegon mengatakan jika pihaknya sangat mendukung gerakan-gerakan mahasiswa. Bahkan selama ini bilamana ada agenda kemahasiswaan di lingkungan DPRD Kota Cilegon, pihaknya selalu memberikan support.
“Selama ini, bilamana ada agenda kemahasiswaan akan dilaksanakan di Gedung Dewan, jangankan tempat, makanannya pun kami sediakan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengatakan, pada dasarnya Dewan meminta maaf atas insiden yang muncul beberapa waktu lalu. Ia sepakat jika pola pengamanan di lingkungan DPRD Kota Cilegon harus mengedepankan prefentif, bukannya represif.
“Kami tidak akan membela diri, kami memohon maaf apa yang terjadi kemarin,” katanya.
Ia menegaskan jika DPRD Kota Cilegon adalah gedung milik rakyat. Dimana seluruh elemen masyarakat dapat memberikan aspirasinya untuk kepentingan Kota Cilegon.
“Kami dipilih oleh rakyat, karenanya kami milik rakyat. Begitu pula gedung ini, juga milik rakyat,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun, mengatakan jika pihaknya selalu transparan dalam melakukan pembahasan anggaran. Begitu pula ketika pihaknya membahas KUA PPAS Kota Cilegon 2022.
“Pada pembahasan KUA PPAS, pada dasarnya ada keterlibatan masyarakat Cilegon. Dimana sebelum KUA PPAS, dimulai dengan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota,” tuturnya.
Pada bagian lain, Ketua KAMMI Kota Cilegon Ediansyah mengatakan, pihaknya memang menuntut transparansi pembahasan anggaran. Menurutnya hal tersebut cukup lumrah mengingat salah satu fokus mahasiswa adalah agar arah kebijakan anggaran pemerintah untuk kepentingan rakyat.
“Sebetulnya fokus kami adalah transparansi itu. Kami meminta agar legislatif dan eksekutif lebih transparan. Untuk persoalan tindakan petugas keamanan Dewan, karena sudah meminta maaf kami pun tidak lagi mempermasalahkan,” ucapnya.(Amul/red)
