Megatrust.co.id, CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon atau Pemkot Cilegon dan DPRD Kota Cilegon ditagih KS atau Krakatau Steel, bak nagih kredit macet.
Informasi yang berhasil dihimpun Megatrust.co.id, perusahaan raksasa baja di Indonesia yang merupakan BUMN, itu menagih ke Pemkot Cilegon dan DPRD Kota Cilegon dengan melayangkan surat.
Penagihan melalui surat dari KS ke Pemkot Cilegon diungkapkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj dalam acara Stadium General ‘Sinergi BUMN dengan Pemerintah menuju masyarakat adil dan sejahtera’ sekaligus pelantikan PWI Kota Cilegon di Hotel Royal Krakatau, Rabu (10/11/2021).
Isro Mi’raj awalnya menyinggung tentang sinergitas BUMN yang ada di Kota Cilegon dengan Pemerintah Daerah. Menurut Isro Mi’raj sinergitas itu baru mencapai 40 persen. Pasalnya, BUMN yang ada di Kota Cilegon hanya menyalurkan CSR saja dan tidak bersinergi dalam kemajuan Pemkot Cilegon.
“Kerjasama dan sinergitas antara Pemerintah dan BUMN yang ada di Kota Cilegon baru mencapai 40 persen saja, dan itu pun hanya CSR saja. Padahal CSR itu sudah menjadi kewajiban perusahaan,” ujar Isro.
Isro menginginkan, antara BUMN dan pemerintah Kota Cilegon bisa duduk bareng, dan tidak usah melayangkan surat penagihan lahan yang digunakan Pemkot dan DPRD seperti itu.
“Seperti hal nya duduk bareng membicarakan soal lahan KS yang digunakan Pemkot Cilegon. Yuk duduk bareng baiknya seperti apa, itu namanya sinergi,” ujar Isro.
“Saat surat datang, makanya saya berbicara jangan dibayar, mau urusannya dibongkar atau seperti apa oleh KS. Terserah, berhadapan dengan masyarakat Kota Cilegon,” tegasnya.
Politisi partai Golkar, itu pun meminta kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian untuk tidak dianggarkan dan jangan dibayarkan sepeserpun. Karena menagihnya dengan surat.
“Kalau dilayangkan surat seperti itu kan tidak sinergis. Seharusnya kita diajak ngobrol, yuk ketua DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kita duduk bareng jelaskan dengan baik, kalau kaya gini seperti nagih ke kredit macet,” ujar Isro.
Diterangkan Isro, jika pihaknya mau mengungkit berapa sungai dan berapa kanal yang digunakan oleh PT KS, dan dibandingkan dengan luas yang digunakan oleh Pemkot dan DPRD.
“Masih banyak kanal-kanal orang tua kita yang digunakan. Akhirnya berseteru lagi kan, dan tidak bersinergi lagi,” kata Isro.
Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta belum mengetahui secara pasti terkait adanya surat penagihan yang di layangkan oleh KS ke Pemkot Cilegon.
“Saya belum mengetahui secara pasti surat tersebut, nanti saya cek dulu. Saya juga baru tau dari Pak Ketua DPRD tadi,” kata Sanuji.
“Secara prinsip harus secepatnya diselesaikan, karena KPK sudah mengingatkan segera diselesaikan persoalan aset, supaya aset terdata menjadi Pemkot,” tambah dia.
Kata Sanuji, KPK sudah mengingatkan terkait aset KS yang digunakan Pemkot tidak boleh ada transaksi besar. Karena hal tersebut sangat rawan terjadi korupsi.
“Solusinya sebenarnya ketemu, meskipun ada jual beli tidak terlalu mahal,” kata Sanuji.
Diketahui, lahan yang digunakan saat ini oleh pusat Pemerintah Kota Cilegon, Gedung DPRD, Polres Cilegon, dan Kodim 0623 Cilegon merupakan lahan milik PT KS, perjanjian pinjam pakai antara KS dengan Pemkot sudah berakhir beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Plt Manager Corporate Comunication PT Krakatau Steel, Vicky tidak merespon pesan singkat dan telepon dari Megatrust.co.id. (Amul/red)
