Gubernur Banten Wahidin Halim Kekeh Tidak Revisi Kenaikan UMK Provinsi Banten - MEGATRUST

Home / Daerah

Senin, 6 Desember 2021 - 20:29 WIB

Gubernur Banten Wahidin Halim Kekeh Tidak Revisi Kenaikan UMK Provinsi Banten

FOTO : Gubernur Banten Wahidin Halim. Dok Pemprov for Megatrust.co.id

FOTO : Gubernur Banten Wahidin Halim. Dok Pemprov for Megatrust.co.id

Megatrust.co.id, CILEGON – Gubernur Banten Wahidin Halim kekeh tidak akan merevisi kenaikan UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Senin (6/12/2021).

Diketahui, para buruh hari ini kembali melakukan aksi demonstrasi di sejumlah Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Banten, dan mengancam melakukan mogok kerja sejak 06-08 Desember 202.

Hal itu dilakukan buruh, untuk menolak penetapan upah oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim. Pria yang kerap disingkat WH itu mengaku, masih banyak pencari kerja yang mau di gaji antara Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta per bulannya.

“Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp 2,5 juta, Rp 4 juta juga masih banyak,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, di Kota Serang, Senin (06/12/2021).

Baca Juga :  Update Data Sementara Pasca Gempa Guncang Banten Berkekuatan Magnitudo 6.6

Mantan Wali Kota Tangerang dua periode, itu bercerita bahwa relawan vaksinator covid-19 di Pemprov Banten yang bekerja siang hingga malam, hanya di gaji Rp 2,5 juta.

WH juga tidak ambil pusing jika buruh melakukan mogok kerja yang akan berlangsung sejak 06-08 Desember 2021. Mogok kerja dianggapnya sebagai ekspresi kekecewaan atas kenaikan yang tidak sesuai tuntutan para buruh.

“Biar aja dia mogok, dia mengekspresikan ketidakpuasan. Tenaga vaksin dari pagi sampai malam Rp 2,5 juta gaji nya,” terangnya.

Pada 30 November 2021 silam, Wahidin Halim mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten bernomor 561/Kep.282-Huk/2021, mengenai upah minimum kabupaten dan kota di Banten tahun 2022.

Baca Juga :  Ratusan Warga Binaan di Lapas Cilegon Asah Skill. Kalapas : Agar Mereka Punya Bekal

Kala itu, buruh berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Banten hingga malam, namun tidak ditemui oleh perwakilan pemerintah.

Wahidin Halim mengaku tidak akan merubah keputusannya, meski di demonstrasi oleh para buruh. Dia akan tetap pada pendiriannya. Lantaran besaran upah yang ditetapkan sudah berdasarkan kajian dan di ikuti oleh perwakilan buruh.

“Itu sudah maksimal, karena perintah dari pemerintah, dari PP, udah kita formulasikan sesuai hidup layak, udah di hitung, mereka juga hadir. Kalau kita tidak sesuaikan dengan PP, salah saya sebagai gubernur. Gubernur tidak akan merubah keputusan yang sudah ditetapkan, walau terjadi mogok, sepanjang tidak ada perintah dari presiden,” jelasnya.

Baca Juga :  Usai Diguncang Gempa, Gubernur Banten Tetapkan Kondisi Luar Biasa Darurat Bencana

Berikut besaran upah yang ditetapkan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim :

1) Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 2.800.292.64.

2) Kabupaten Lebak naik 0,81 persen menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.81.

3) Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.215.180.86.

4) Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65.

5) Kota Tangerang naik 0,56 persen, menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37.

6) Kota Tangerang Selatan naik 1,17 persen, menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65.

7) Kota Cilegon naik 0,71 persen, menjadi Rp 4.340.254.18 dari Rp 4.309.772.64.

8)Kota Serang naik 0,52 persen, menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.830.549.10. (Amul/red)

Share :

Baca Juga

Daerah

Bantu Warga Isoman, Kelurahan Bendungan Sediakan Makanan di Tembok. Lurah : Semuanya Gratis

Daerah

Kasus HIV/AIDS di Cilegon Meroket Selama 2022. Jangan Lakukan Ini Jika Tidak Ingin Terjangkit

Daerah

Truk Tangki Terguling, Kimia Jenis HCL Tumpah ke Jalan

Daerah

Dear Warga Kabupaten Tangerang Ada Pelatihan Kerja Gratis Nih. Langsung Disalurkan ke Perusahaan. Berikut Cara Mendaftarnya

Daerah

Kejari Cilegon dan Bank BJB Teken Perjanjian Kerjasama Pendampingan Hukum

Daerah

Pemkab Banyuwangi ‘Gendong’ Ilmu Pengeloaan Sampah dari Kota Baja.

Daerah

Buntut Ruangan Gubernur Banten di Acak-Acak Buruh, Kasat Pol PP Banten Dicopot

Daerah

Banyak Sarpras yang Rusah di Sekolah SD. Pengajar Mengeluh