Megatrust.co.id, SERANG – Polisi pastikan tidak ada kerusakan di ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim usai puluhan buruh merangsek masuk ke ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim, Rabu (22/12/2021).
Perlu diketahui, demo buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, itu sempat viral di media sosial. Karena buruh berhasil masuk ke ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim.
Polisi dari Polda Banten memastikan tidak ada kerusakan yang dibuat oleh buruh. Dalam akun Instagram resminya, @humaspoldabanten, terdapat unggahan video berdurasi 59 detik yang menggambarkan ruang kerja Wahidin sudah rapih dan tidak ada kerusakan.
Unggahan itu disukai 327 netizen dan mendapatkan 26 komentar. Masih dalam video itu, terdapat caption atau keterangan bertuliskan, “Masa buruh tidak anarkis meski memaksa masuk ke ruang kerja Gubernur. Begini kondisi malam ini, Rabu (22/12). Dipastikan tidak ada kerusakan di dalam ruangan,” dikutip Kamis, (23/12/2021).
Dalam video tersebut pun terdapat suara salah seorang yang merekam menanyakan kepada salah seorang yang sedang merapihkan.
“Sudah rapih kang? tidak ada yang rusak,”
Salah seorang yang bersih pun menjawan bahwa tidak ada yang rusak. “Tidak ada yang rusak,” katanya.
Untuk menegaskan Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga, mengatakan tidak ada kerusakan diruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim.
Buruh memang masuk ke ruang kerja Wahidin, namun mereka hanya mengambil makanan dan minuman saja.
“Namun tidak ada pengrusakan terhadap benda apapun yang ada di dalam ruang kerja Gubernur dari aksi massa buruh tersebut,” kata Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga, Kamis (23/12/2021).
Menurut Shinto, kekesalan buruh terjadi lantaran Gubernur Banten, Wahidin Halim, enggan menemui massa aksi yang sedang menyampaikan aspirasinya.
Bahkan saat buruh menerobos masuk ke kantornya, Wahidin juga tidak ada di ruang kerjanya. Terlebih, demonstrasi buruh yang sudah dilakukan sejak bulan November 2021, tidak pernah ditemui oleh Wahidin Halim.
“Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh ingin berdiskusi atau beraudiensi menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur Banten atau pejabat pemerintah, namun tidak ada pejabat yang bersedia menemui,” ujarnya.(Amul/red)
