Buruh Banten Ancam Gugat Gubernur Banten ke PTUN Jika Tidak Kabulkan Ini? - MEGATRUST

Home / Daerah

Rabu, 5 Januari 2022 - 19:48 WIB

Buruh Banten Ancam Gugat Gubernur Banten ke PTUN Jika Tidak Kabulkan Ini?

Puluhan ribu buruh mengepung KP3B menuntut kenaikan UMP tahun 2022, Rabu (5/1/2022). Dok Polisi pantauan melalui udara for Megatrust.co.id

Puluhan ribu buruh mengepung KP3B menuntut kenaikan UMP tahun 2022, Rabu (5/1/2022). Dok Polisi pantauan melalui udara for Megatrust.co.id

Megatrust.co.id, SERANG, – Buruh se Provinsi Banten mengancam akan menggugat Gubernur Banten Wahidin Halim ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN, jika tidak merevisi Surat Keputusan atau SK kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2022.

Ancaman tersebut diungkapkan buruh saat aksi unjuk rasa pada Rabu (5/1/2022) di depan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang.

Baca Juga :  Anak-anak Usia 6-11 Tahun Disasar PMI Kota Tangerang Untuk Divaksin

Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh puluhan ribu buruh se provinsi Banten, itu menuntut Gubernur Banten merevisi SK kenaikan UMP sebesar 0,8 persen menjadi 5,4 persen.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan ribu buruh itu sempat menjebol kawat berduri yang dipasang oleh petugas kepolisian, dikabarkan satu buruh terluka dalam insiden itu.

Usai menjebol kawat berduri, buruh langsung merangsek ke depan pintu gerbang KP3B, sebelum akhirnya dipanggil perwakilan buruh sebanyak 20 orang untuk mediasi dengan perwakilan pemerintah.

Baca Juga :  Presiden Instruksikan Vaksin Booster, Wali Kota Tangsel Beranikan Diri Pertama Divaksin

Ketua DPD SPN Provinsi Banten Intan Indria Dewi mengatakan, puluhan ribu buruh yang mengepung KP3B untuk menuntut kenaikan UMP yang diteken Gubernur Banten pada 30 November 2021 lalu sebesar 0,8 persen.

“Kita menuntut gubernur Banten untuk dapat merevisi UMK dari 0,8 persen menjadi 5,4 persen,” katanya.

Ia mengancam jika tidak dilakukan revisi oleh Gubernur Banten maka pihaknya kan melakukan gugatan ke PTUN untuk kenaikan UMP tahun 2022.

Baca Juga :  Polda Banten Ungkap Hasil Otopsi Korban Ledakan di Pandeglang, Ini Hasilnya.

“Kami juga akan melakukan beberapa hal, kalau memang sampai pada titik SK ini tidak direvisi makan kita akan ajukan gugatan kepada PTUN, kita masih punya waktu 90 hari dari mulai tanggal 30 November 2021,” ujarnya.

“Untuk perumusan ini harus secepatnya diberikan, agar cepat direvisi oleh gubernur Banten, karena SK yang kemarin yang ditandatangani oleh gubernur Banten sudah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022,” sambung dia. (Amul/red)

Share :

Baca Juga

Daerah

PPKM Darurat Diperpanjang, Warga Cilegon Dapat Bantuan Beras. Helldy : Bulan Ini Harus Terdistribusi

Daerah

Disnaker Kota Cilegon Beri Warning ke Perusahaan Jangan Telat Bayar THR Karyawan

Daerah

Info Lur! Bawaslu Cilegon Segera Buka Rekrutmen Panwaslu Kelurahan atau Desa, Segini Honornya Sekarang

Daerah

BMKG Keluarkan Peringatan Waspada Cuaca Esktrem Akhir Januari Sampai 5 Februari di Wilayah Banten

Daerah

Tampil Pede, Emak-emak Senam Pakai Seragam Sekolah

Daerah

Honorer di Kota Cilegon Ketar-Ketir, DPRD Pertanyakan Keseriusan Pemkot

Daerah Inovasi

Keren! Dindikbud Cilegon Jaring Ribuan Calon Penerima Beasiswa Full Sarjana

Daerah

SEGINI Besaran Zakat Fitrah 2024 se Provinsi Banten yang Kudu Dibayarkan