Megatrust.co.id, SERANG – Puluhan masa perwakilan dari Koalisi Rakyat Banten Utara Melawan (Karbala) menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang pada Kamis, 13 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB.
Adapun kehadiran mereka dalam rangka menyuarakan keprihatinan masyarakat terkait konflik yang muncul akibat isu proyek PIK 2.
Perwakilan masyarakat Serang utara, koordinator Karbala, Muhajir mengatakan, para anggota dewan yang notabenenya wakil rakyat juga ikut bersama rakyat dalam mengatasi masalah yang terindikasi proyek PIK 2.
“Tuntutannya agar kita ini gak bergerak sendiri, agar dewan pun juga ikut bersama rakyat,” katanya.
Muhajir merinci apa saja yang selama ini menjadi keresahan masyarakat yang meliputi percaloan tanah, pagar laut, intimidasi dan konflik hari ini di wilayah Pontang Tirtayasa dan Tanara.
Belum lagi menurutnya, ada saja penggembosan setiap aksi dimana ada aja aksi-aksi tandingan yang malah mendukung proyek yang menciptakan konflik tersebut.
Lebih lanjut, Muhajir ikut menyampaikan dugaan jual beli laut yang menjadi isu selama ini. Hal ini lantaran munculnya SHGB yang terbit di wilayah Muncung.
“Kita masih mengindikasi, kalau waktu 3 Minggu yang lalu kita pembongkaran pagar laut itu kan memang kita menduga bahwa laut yang ada di wilayah pendalaman pesisir itu sudah ber SHGB, karena memang wilayahnya berdekatan langsung dengan Muncung, dekat banget itu,” jelas Muhajir.
“Kalau Muncung sudah ada SHGB nya, saya khawatir, saya menduga keras kalau lautnya pun sudah dijual oleh oknum-oknum tertentu,” sambungnya.
Muhajir mengungkapkan, lahan dan laut itu diduga dijual ke proyek PIK 2 dengan harga yang sangat murah.
“(Dijual) ke PIK 2, ada 60 hektar dan dijualnya diduga oleh satu orang pendaleman juga 6-8 ribu per meter, itu harga laut, murah banget kan,” ungkapnya.
Muhajir mengaku, ia dan warga tidak hanya mendapati temuan terkait pagar laut di lapangan. Bahkan ia menuturkan, ikut dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Hal ini karena kehadiran pagar laut membuat nelayan kesulitan untuk menangkap ikan.
“Warga nelayan yang memang kerepotan kesusahan mencari ikan tangkap di sana, bahkan ada patok,” ungkap Muhajir.
Dalam isu pagar laut dan PIK 2, Muhajir menduga ada keterlibatan lembaga negara. Ia pun meminta masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk menyelidiki bersama-sama.
“Coba kita selidiki bareng-bareng sampai akhirnya nanti kita menunggu keputusan dari pimpinan anggota DPRD Kabupaten Serang untuk mengundang kita lagi dan semua stakeholder yang keterlibatan dalam persoalan ini akan diundang.” ucap Muhajir.
(Towil/Nad)
