MEGATRUST.CO.ID – Inilah beberapa sumber keuangan partai politik atau Keuangan
Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya soal darimana partai politik mendapatkan keuangan untuk biaya operasional dan biaya-biaya lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang.
Partai politik merupakan poros utama yang mewakili aspirasi masyarakat dalam sistem demokrasi, membutuhkan dukungan keuangan untuk menjalankan fungsi dan aktivitasnya.
Untuk menjalankan peran ini, sumber keuangan menjadi suatu kebutuhan vital.
Di Indonesia, regulasi terkait penghasilan partai diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, terutama dalam Pasal 34.
Dalam Pasal 34 tersebut mengidentifikasi tiga sumber utama pendapatan partai politik:
1. Sumbangan Individu
Sumbangan dari individu, baik anggota partai maupun simpatisan, menjadi pilar utama sumber dana. Transparansi terkait sumbangan ini menjadi kunci untuk menjaga integritas partai dan mencegah dominasi pengaruh dari pihak tertentu.
2. Donasi dari Perusahaan
Partai politik sering menerima donasi dari perusahaan atau kelompok kepentingan yang mempercayai kebijakan partai tersebut. Tantangan di sini adalah menjaga keseimbangan agar kepentingan bisnis tidak mengatasi kepentingan umum.
3. Dana Pemerintah
Beberapa negara memberikan dana langsung kepada partai politik melalui anggaran pemerintah. Meskipun dapat memberikan stabilitas keuangan, ada risiko terkait independensi partai politik dari pemerintah yang memberikan dana
Prinsip-Prinsip dalam Penerimaan Sumbangan Partai politik berkomitmen pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, kedaulatan, dan kemandirian.
Sumbangan dari APBN/APBD diprioritaskan untuk pendidikan politik, dengan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan pembuatan laporan keuangan sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas.
Partai politik memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan yang diaudit secara berkala, memastikan keakuratan dan keterbukaan.
Hasil pemeriksaan bersifat terbuka untuk publik, memungkinkan masyarakat mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana politik.
Melalui diversifikasi sumber dana, prinsip-prinsip moral, dan keterbukaan finansial, partai politik dapat membangun fondasi kokoh untuk mendukung demokrasi dan mewujudkan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, penghasilan partai tidak hanya menjadi faktor keberlanjutan partai itu sendiri, tetapi juga keberlanjutan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang inklusif.
(Nad/Amul)
