Megatrust.co.id, CILEGON, – Serapan anggaran rendah di Pemeritah Kota Cilegon, membuat Direktoran Jendral Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri kudu turun gunung ke Cilegon, pada Minggu 21 Agustus 2022.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni mengaku, kedatangan dirinya bersama tim untuk mencari informasi terkait pencapaian realisasi anggaran di Pemerintahan Kota Cilegon.
“Itu mungkin pertanyaan yang harus kita tanyakan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar realisasi anggaran dapat terwujud sesuai target, kedatangan kami kesini untuk memberikan informasi tersebut,” ungkapnya.
Agus mengatakan, pihaknya datang untuk mendapatkan informasi terkait serapan yang menjadi penghambat. Hal itu diklaim sebagai bentuk keseriusannya membina Kota Cilegon dalam penyerapan anggran. Agus ingin memberikan solusi juga kepada Pemkot Cilegon dalam mempercepat realisasi anggaran.
“Bagaimana memberikan solusi dalam rangka mempercepat realisasi APBD yang ada di Kota Cilegon, agar uang beredar di masyarakat, uang di belanjakan, pembangunan berjalan, pelayanan di perbaiki dan juga, masyarakat senang dan sejahtera,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, bahwa rapat ini penting dilakukan untuk merubah mindset dalam realisasi anggaran. “Pertama kami mengucapkan terima kasih, kepada Dirjen Keuangan Daerah yang bersedia hadir di Kota Cilegon dalam rangka membantu kita untuk percepatan penyerapan anggaran Kota Cilegon, tentunya ini menjadi sangat penting bagi kami agar dapat memberikan modifikasi dan merubah mindset dan yang lainnya,” ungkapnya.
“Kami juga mengucapkan terima kasih karena Pak Dirjen sangat luar biasa, langsung mengutus 3 orang Dirjennya untuk hadir disini dalam rangka memberikan motivasi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Helldy menginginkan OPD di Pemkot Cilegon tidak ada keraguan dalam eksekusi anggaran. “Saya ingin Dirjen hadir disini untuk memberikan aturan-aturan ketentuan yang memang harus dilakukan agar supaya tidak ada keragu-raguan lagi daripada OPD dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, karena ini tentu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Amul/Red)
