Megatrust.co.id, CILEGON, – Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj, memberikan wawasan politik kepada Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kota Cilegon, di Greenotel, pada Senin 21 November 2022.
Pemberian wawasan politik kepada OPD Kota Cilegon, dilakukan supaya para OPD bisa menjalankan perannya masing-masing dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perhelatan politik pada 2024 mendatang.
Mengingat, pada tahun 2023 tentu politik di Indonesia khususnya daerah akan semakin hangat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Cilegon melalui OPD diminta untuk bisa berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
“Yang hadir disini kita punya ganggu tanggung jawab bersama, yuk bagaimana jangan sampai di 2023 banyak tetangga kita, kader-kader kita, justru harus ya menjadi ikut kontestasi, karena beda pandangan, beda pendapat, akhirnya melakukan pelanggaran yang melawan hukum,” kata Isro Mi’raj saat memberikan wawasan politik.
“Dizaman sekarang orang sangat berani menghujat, dan menghina orang melalui media sosial. Sehingga akhirnya berurusan dengan hukum. Maka dari itu yuk kita sama-sama menjaga,” tambah Isro seraya mengajak peserta.
Menurutnya, perbedaan politik, pendapat, pandangan merupakan sunatullah yang seharusnya terjadi. Tentunya, kata dia, jika peserta pemilu hanya ada satu partai politik tentu tidak akan menjadi demokrasi
“Bahwa perbedaan adalah sebagai sunatullah, berbeda pendapat, pandangan sah-sah saja, tapi tidak menghina, menghujat, apalagi sampai berbohong, atau memberikan berita hoax. Engga mungkin ada pemilu kalau hanya ada satu partai politik,” kata Isro.
“Maka dari itu yuk kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemilu di 2024. Makanya saya pesan kepada semua partai politik yang hadir disini, yuk kita berikan edukasi kepada masyarkat,” kata Isro seraya mengajak peserta.
Isro mengungkapkan, peran pemerintah Kota Cilegon menjelang pemilu 2024 mendatang, selain menjaga kondusifitas masyarakat, juga harus memberikan edukasi mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan.
“Peran fungsi pemerintah daerah terkait menghadapi pemilu 2024 tentu menjadi tanggung jawab bersama, dan sudah dibuktikan peran serta, masing-masing dari mulai kelurahan, kecamatan dan OPD terkait,” tutur Isro.
Pada kesempatan tersebut, Politisi Partai Golkar meminta agar pemerintah dan politisi tidak anti kritik. Pasalnya, kata dia, setiap politisi dan pemerintah kudu bisa menerima ketika diberikan masukan atau dikritik.
“Kuncinya jangan takut di kritik, jangan takut dihujat, kalau masih takut, jangan jadi politisi,” tuturnya. (Amul/Red)
