Konveksi
Hukrim

Pemilu Jadi Sasaran Empuk Teror, Densus 88 Terus Melakukan Pemantauan

×

Pemilu Jadi Sasaran Empuk Teror, Densus 88 Terus Melakukan Pemantauan

Sebarkan artikel ini
Direktur Pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri, Brigjen Pol Tubagus Ami Prindani Ditemui Awak Media Usai AcaraLepas Baiat dan Ikrar Setia Kepada NKRI Jaringan JI dan JAD di Wilayah Banten. (Rival/Megatrust.co.id)

Megatrust.co.id, SERANG – Pesta Demokrasi terbesar di Indonesia akan segera dimulai. Ajang demokrasi ini bisa menjadi sasaran bagi para pelaku terror.

Pengamanan terkait organisasi atau pemahaman yang bertolak belakang dari demokrasi dan Pancasila jadi salah satu prioritas Kepolisian Republik Indonesia.

Di Provinsi Banten yang notabene salah satu provinsi yang terkenal akan keislamannya tidak luput dari pantauan Densus 88 Anti Teror Polri.

Direktur Pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri, Brigjen Pol Tubagus Ami Prindani yang ditemui usai acara Lepas Baiat dan Ikrar Setia Kepada NKRI Jaringan JI dan JAD di Wilayah Banten pada Rabu 16 November 2023 membenarkan pernyataan diatas.

Baca Juga :  Disiang Bolong, Maling Bobol Toko Pampers Di Perumahan Griya Bukit Intan

Ami beserta pihaknya masih memantau dan menyelidiki terkait pemahaman dan organisasi yang mungkin akan mengacau saat Pemilu 2024.

“Semua masih dalam pemantauan dan penyelidikan kalau memang cukup bukti pasti akan ditangkap,” tegasnya.

Dengan dilepas baiatnya 107 orang dari berbagai daerah di Banten, masih memungkinkan masih banyaknya organisasi dan pemahaman yg bertentangan dengan Pancasila terutama di Provinsi Banten.

Baca Juga :  Disiang Bolong, Maling Bobol Toko Pampers Di Perumahan Griya Bukit Intan

Polri lewat Densus 88 Anti Teror akan terus bekerja keras memantau target yang sudah ditandai.

“Secara umum semua dipantau, secara khusus belum ada tapi kita akan terus bekerja keras memantau target-targetnya,” pungkas Ami.

Masyarakat dihimbau agar tidak menerima mentah-mentah terkait informasi yang diterima. Terutama tentang ajaran keyakinan yang sekiranya bertentangan dengan Demokrasi dan Pancasila. (Rival/Amul)