MEGATRUST.CO.ID – Inilah syarat dan cara pindah BPJS kesehatan mandiri ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau BPJS Pemerintah.
Program pemerintah seperti peserta PBI ditujukan bagi warga kurang mampu sesuai dengan catatan di Dinas Sosial, dimana nantinya peserta BPJS ini tidak di kenakan iuran bulanan.
Sementara untuk peserta BPJS kesehatan mandiri akan membayarkan besaran iuran bulanan sesuai kelas yang diambil.
Bagi peserta BPJS kesehatan mandiri yang ingin beralih ke PBI, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa beralih kepesertaan.
Pemindahan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, dan prosedur ketat agar target program tersebut dapat benar-benar sesuai.
Berikut syarat dan cara yang harus disiapkan untuk pemindahan kepesertaan BPJS kesehatan mandiri ke PBI.
Sebelumnya, orang yang bisa mengalihkan programnya ini adalah peserta BPJS yang ditentukan berdasarkan data DTKS Kemensos atau hasil usulan dari Dinas Sosial setempat.
Syarat yang harus dibawa antara lain:
– Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP seluruh anggota keluarga
– Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan
– Surat pengantar puskesmas
– Fotokopi kartu BPJS Kesehatan sebelumnya
Saat seorang mendatangi Dinas Sosial dengan maksud memindahkan program BPJS-nya, maka akan ada formulir yang harus diisi mengenai kriteria kemiskinan.
Setelah data divalidasi kemudian kepesertaan akan dialihkan. Dengan catatan, tidak ada tunggakan yang dimiliki oleh peserta BPJS Mandiri. Jika ada, maka wajib dilunasi terlebih dahulu.
Cara yang dilakukan:
– Petugas menerima  berkas dari peserta yang melakukan pengajuan pemindahan
– Petugas melakukan koreksi dan verifikasi di database Kependudukan, DTKS, PBI JKN, PBI APBD, dan Jamkesda
– Petugas melakukan verifikasi berkas
– Petugas melakukan survei kelayakan, memenuhi kriteria akan ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang
Alasan ekonomi menjadi motivasi utama mengapa kemudian banyak orang mencari cara pindah BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI.
PBI ditanggung oleh pemerintah sehingga dapat menjamin kebutuhan semua orang atas akses fasilitas kesehatan layak untuk keluhan yang dimilikinya.
(Nad/Amul)
