Konveksi
Daerah

Tempat Tinggal Digusur Pemkot Serang, Warga Sukadana Kasemen Ogah Tinggal di Rusun

×

Tempat Tinggal Digusur Pemkot Serang, Warga Sukadana Kasemen Ogah Tinggal di Rusun

Sebarkan artikel ini
Nanang, salah seorang warga Kampung Sukadana, Kecamatan Kasemen, Kota Serang menyampaikan warga menolak pindah ke rusunawa kendati rumah mereka digusur Pemkot Serang. Towil/Megatrust.co.id

Megatrust.co.id, SERANG – Pemkot Serang melakukan kegiatan penggusuran rumah di bantaran sungai Cibanten yang berlokasi di Kampung Sukadana, Kasemen, Kota Serang pada Rabu 2 Juli 2025.

Warga Kampung Sukadana RT 05, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang meminta Pemkot Serang menunda kegiatan penggusuran rumah warga untuk beberapa waktu kedepan.

Sebagaimana diketahui warga kampung Sukadana mendirikan rumah di bantaran kali Cibanten yang dinilai Pemkot Serang salah satu penyebab banjir.

Namun, warga setempat juga merasa sangat keberatan jika harus ditempatkan di Rumah Susun Untuk Warga atau Rusunawa.

Salah seorang warga, Nanang, menyampaikan, Pemkot Serang menyetujui penundaan rencana pembongkaran untuk satu bulan kedepan. Pembongkaran yang dilakukan hanya untuk tempat usaha dan rumah yang sudah tidak berpenghuni.

Baca Juga :  Dilantik Istri Gubernur Banten, Bupati Serang Ratu Zakiyah Sandang Status Bunda Paud 

“Sementara ini deadline yang di sampaikan Pemkot Serang itu satu bulan, tapi kami menampung aspirasi mereka (masyarakat). Kami akan berusaha (komunikasi) ke pemerintah untuk jangka panjang,” kata Nanang kepada awak media.

Namun, Nanang mengungkapkan, banyak warga yang berkeinginan penundaan tidak hanya satu bulan melainkan diberikan waktu lebih lama lagi.

“Pengen masyarakat variatif, ada yang dua tahun, ada yang tiga tahun bahkan ada yang (sampai) pak Budi Rustandi  lengser (dari walikota),” ujarnya

Pria yang juga Ketua Solidaritas Warga Bantaran Kali Pembuangan Cibanten itu menegaskan, warga sama sekali menolak usulan Pemkot yang menginginkan warga untuk pindah ke rumah susun.

Baca Juga :  Buntut Dugaan Penggelapan Dana Koperasi, Komisi II DPRD Banten Desak Inspektorat Periksa Sekretaris DKP

“Kalau Rusunawa menolak. Dari awal kita sudah menolak,” tegasnya.

Hal ini dikatakan Nanang karena warga masyarakat yang mayoritas hidup dalam keadaan kesulitan ekonomi. Opsi pindah ke rusun dinilai sangat membebani ekonomi warga.

“Karena apa rusun sifatnya bukan permanen pak, itu sewa. Oke sekarang kita dikasih waktu satu tahun gratis tapi kesananya bayar. Listrik, air, keamanan, kebersihan,” terangnya.

“Sementara warga kita penghasilannya gimana. Dengan kehidupan suasana yang baru untuk ekonomi kayaknya sulit,” sambungnya.

Lebih lanjut, Nanang mengungkapkan, luas bangunan rusuh yang cenderung sempit dan tidak ramah terhadap warga lansia yang membuat alasan penolakan dari warga makin kuat.

Baca Juga :  PW Pergunu Banten Sebut SD Al Madina Satu-satunya Sekolah Inklusi

“Disini ada beberapa lansia, balita, terus ada keluarga yang anaknya lebih dari lima sementara rusun 4×4 apakah itu gabakal kayak (ikan) pindang,” ujarnya dengan heran.

“Itu alasan kami menolak rusun,” imbuhnya.

Nanang selaku perwakilan warga meminta pemerintah mencari solusi yanh lebih bisa diterima oleh warga. Pasalnya menurut Nanang, mereka sudah bertahun-tahun tinggal di wilayah tersebut.

“Karena kami sudah bertahun-tahun bersosialisasi disini interaksi dengan warga. Makanya itu kita dan rekan-rekan akan berusaha kembali melobi ke Pemkot pak untuk menyampaikan keinginannya masyarakat. Adapun hasil atau tidak tetap kami akan sampaikan (ke masyarakat),” tutup Nanang.

(Towil/Nad)