Megatrust.co.id, CILEGON – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I formasi tahun 2024 resmi dilantik, pada Kamis 17 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai yang telah resmi dilantik sebagai PPPK.
Ia berharap pelantikan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan loyalitas kerja sebagai aparatur negara utamanya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Selamat kepada Bapak dan Ibu yang hari ini resmi dilantik menjadi PPPK Kota Cilegon,” kata Robinsar.
“Kami harap pelantikan ini menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan mutu kerja utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Robinsar menegaskan pentingnya menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
Ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan kepentingan pribadi.
“Saya minta kepada seluruh ASN Kota Cilegon agar memiliki satu tujuan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa adanya kepentingan pribadi,” tuturnya.
“Jika kita kompak dan berorientasi pada masyarakat, maka kinerja pemerintahan akan semakin baik,” tegasnya.
Di moment itu, Robinsar mengingatkan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menambah pegawai baru.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru.
“Saya tekankan kepada seluruh kepala OPD untuk tidak menambah pegawai baru. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak diperbolehkan ada honorer baru, baik di daerah maupun di pusat. Jika ditemukan, akan ada sanksi tegas,” ujarnya.
Robinsar juga menyoroti keberadaan pegawai honorer yang belum dilantik. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Cilegon akan terus mengupayakan solusi terbaik untuk para tenaga honorer dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan regulasi dari pemerintah pusat.
“Untuk honorer yang belum dilantik, kami akan upayakan yang terbaik. Namun, tentu harus melihat situasi dan arahan resmi dari pusat sebab kami tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan,” jelasnya. (Amul/Red)
