Megatrust, CILEGON – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2026 sudah dipastikan mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2025.
Pemerintah Kota Cilegon dibawah kepemimpinan Robinsar-Fajar kudu memutar otak untuk dapat mencukupi kebutuhan pada 2026 mendatang.
Pasalnya APBD 2026 telah sah dan diketuk palu oleh DPRD Kota Cilegon.
Diketahui pos Pendapatan Daerah Tahun 2026 akan diproyeksikan sebesar Rp1.966.841.743.000.
Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar Rp1.030.000.000 dan Pendapatan transfer sebesar Rp936.800.000.
Sementara untuk Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp2.001.841.743.000. Dimana Pembiayaan neto pada Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp35 miliar.
Plt Kepala Bappeda Kota Cilegon Syafrudin mengatakan, pemotongan dana Transfer ke Daerah atau TKD menjadi salah satu penyebab.
Dimana pemotongan TKD tersebut telah memicu pengurangan anggaran sebesar Rp236 miliar.
“TKD menjadi salah satu penyebab dari turunnya anggaran Cilegon tahun depan,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggam, Rabu 3 Desember 2025.
Selain TKD, kata Syafrudin, komponen lain adalah pendapatan pajak daerah yang ikut melemah.
Ini menyebabkan bertambahnya penurunan anggaran daerah 2026, yakni sebesar Rp76 miliar.
“Total penurunan anggaran mencapai Rp312 miliar,” ujarnya.
Setelah angka TKD keluar, lanjut Syafrudin, Bappeda langsung melakukan sinkronisasi data.
Ini agar publik menerima informasi secara akurat tanpa memunculkan ekspektasi yang terlalu berlebih.
“Saya ingin masyarakat mendapatkan data yang benar. Karenanya harus sinkron dan akurat,” tuturnya.
#Dampak
Penurunan anggaran tersebut berdampak pada sektor bantuan sosial, sehingga Pemkot siapkan pola kenaikan bertahap.
Kenaikan honor marbot, pemandi jenazah, pegawai madrasah, dan RT/RW tetap berjalan.
“Pola kenaikan tetap dijalankan, namun bertahap sesuai kemampuan fiskal. Intinya janji politik tetap kami jalankan,” ucapnya.
Selain pada sektor bantuan sosial, penurunan anggaran ini juga berdampak pada kegiatan belanja penunjang.
Namun Syafrudin memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelayanan dasar.
“Pelayanan dasar tetap berjalan penuh demi menjaga kepentingan masyarakat,” katanya. (Amul/Red)
