Konveksi
Daerah

Ketua DPRD Cilegon Rizki Minta OPD Pendapatan Maksimalkan Potensi : Fiskal Cilegon Memang Ketat

×

Ketua DPRD Cilegon Rizki Minta OPD Pendapatan Maksimalkan Potensi : Fiskal Cilegon Memang Ketat

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan saat diwawancarai beberapa waktu lalu. Amul/Megatrust.

Megatrust, CILEGON – Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah atau OPD memaksimalkan potensi PAD di Kota Cilegon.

Itu, disampaikan Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan disela-sela Musda VI Partai Golkar kota Cilegon di Hotel Mangku Putera, pada Rabu 26 November 2025.

Kata Rizki, Transfer Keuangan Daerah atau TKD ke Kota Cilegon pada tahun depan akan dikurangi tentu itu sangat berdampak terhada fiskal kota Cilegon.

Rizki Khairul Ichwan memberikan saran, salah satu cara untuk memperkuat Fiskal Kota Cilegon dibawah kepemimpinan Robinsar-Fajar, itu dengan cara memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Baca Juga :  Ati Marliati Kembali Pimpin Golkar Cilegon, Terpilih Secara Aklamasi, Ada Nama Erik dan Ayat Sebagai Formatur

Rizki menjelaskan, ada beberapa sumber potensi yang bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan cita-cita kemandarian fiskal daerah.

Pasalnya saat ini, lanjut Rizki, ada beberapa sektor pendapatan yang terjadi kebocoran dibeberapa OPD.

“Yang paling penting OPD penghasil ini benar-benar bisa menggenjot (pendapatan_Red). Memang ada kebocoran di situ, itu tolong dibenahi secara segera. Kita kasih batas waktu sampai akhir tahun ini,” tegas Rizki Khairul Ichwan, Rabu 26 November 2025.

Baca Juga :  Kejari Cilegon Musnahkan Barang Bukti Dari Narkoba hingga Baju Anak

Selain menyoroti soal kebocoran pendapatan, Rizki juga mendorong agar Pemkot Cilegon melakukan rasionalisasi terkait belanja pegawai.

Menurutnya, itu dinilai bisa menjadi bom waktu apabila tidak dilakukan pembenahan.

“Tapi yang paling memungkinkan solusinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan PAD,” tuturnya.

“Kalau kita hanya bergantung kepada dana transfer untuk belanja operasi di bidang pegawai, ya posisinya akan sama saja. Makanya bagaimanapun itu tadi, solusi utamanya adalah bagaimana harus secara kreatif menggali PAD di tingkat daerah,” sambungnya.

Baca Juga :  Pansus DPRD Kota Cilegon Bahas Penyesuaian Tarif Retribusi, OPD Penghasil Dievaluasi

Ia kembali menambahkan, pemangkasan TKD diharapkan tidak mengganggu pelayanan dasar untuk masyarakat Kota Cilegon.

“Makanya yang paling penting, pos belanja daerah itu harus disesuaikan dengan mandatori spending terlebih dahulu, yang sesuai dengan amanat konstitusi. Baru setelah itu dirasionalisasi kan dengan OPD-OPD yang lain,” pungkasnya. (adv)