Megatrust.co.id, CILEGON – Mahasiswa di Cilegon yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menilai Pemkot Cilegon tidak mampu mengurus Jalan Lingkar Selatan yang mengalami kerusakan dibeberapa titik.
Hal itu terungkap setelah, mahasiswa Cilegon bersama komisi I dan IV serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, dan Dinas Satpol PP menggelar rapat dengar pendapat atau hearing, pada Kamis 7 November 2024.
Dalam rapat dengar pendapat, Mahasiswa Cilegon yang tergabung dalam IMC, itu mengaku tidak puas dengan jawaban yang dilontarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kota Cilegon terkait perbaikan Jalan Lingkar Selatan yang mengalami kerusakan parah.
Ketua IMC Kota Cilegon Arifn Solahudin mengatakan, Jalan lingkar selatan menjadi persoalan serius, ia meminta Pemerintah harus konsen menanganinya karena jalan lingkar selatan merupakan wajah dari Kota Cilegon.
“Sebetulnya kami melihat ini adalah persoalan yang sangat serius, JLS ini kan sudah menjadi wajah kota cilegon, maka kami serius konsen mengawasi dan serius terhadap JLS ini,” katanya kepada awak media.
Mengingat, kata Arifin persoalan JLS yang berlubang ini sangat merugikan masyarakat terutama pengguna JLS itu sendiri lantaran banyaknya peristiwa kecelakaan di jalan tersebut.
“Kalau untuk dampak negatif JLS, kita sudah sama-sama tahu kalau untuk kecelakaan sudah pasti beberapa kali terjadi karena menghindari jalan-jalan berlubang, dan beberapa titik juga tidak layak untuk dilintasi seperti tanjakan di Lebak Denok, itu juga kan perlu diperbaiki agar sedikit datar,” ujarnya.
Disinggung soal jawaban dari Pemerintah terkait masalah Jalan Lingkar Selatan, Arifin mengaku tidak puas dengan jawaban yang disampaikan Dinas terkait.
“Kalau dengan jawaban pemerintah jujur sampai dengan hari ini kita tidak merasakan adanya solusi yang konkrit baik itu dari Legislatif maupun Eksekutif, karena kan kita ingin adanya anggaran pemeliharaan nantinya, tapi kan tadi tidak ada,” katanya.
Arifin menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Cilegon juga mengandalkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat untuk perbaikan JLS. Arifin menilai, Pemkot Cilegon artinya tidak mampu menganggarkan untuk perbaikan JLS.
“Bahwa dinas PU sendiri berharap kepada anggaran nasional dan anggaran Provinsi, secara tidak langsung Pemkot Cilegon tidak mampu menganggarkan pemeliharaan untuk JLS,” terannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dendi Rudiatna mengatakan, adanya kritik dari mahasiswa itu akan menjadi perbaikan untuk Dinasnya dalam penanganan JLS.
“Tanggapan kami pertama sangat baik dan ini menjadi dorongan untuk kita di OPD teknik di dinas PU untuk terus menjadi perbaikan di JLS. Apalagi disuport oleh dewan,” tuturnya.
“Karena JLS itu objek yang vital untuk terus dilakukan perbaikan, supaya tidak ada kecelakaan dan lainnya,” tuturnya.
Dendi mengungkapkan, untuk kerusakan JLS itu sendiri tidak menyeluruh melainkan terjadi kerusakan dibeberapa titik saja.
“Volume kerusakan, kemarin itu kerusakannya itu spot-spot, kita dibantu oleh Pemerintah pusat yang sudah ideal itu 5 kilo dari kebutuhan hampir 16 kilo di JLS, ini perbaikannya spot tidak total,” ungkapnya.
Dendi tidak menapikan perbaikan lanjutan JLS sebesar Rp67 miliar dari dana Inpres tahun 2024 itu kecil kemungkinan tidak terealisasi. Ia pun belum mengetahui secara pasti apa penyebabnya.
“Yang tidak terealisasi itu sebesar Rp67 miliar. Jadi kegiatan kemarin itu (perbaikan JLS dari KM 0 sampai KM 3 -red) sebesar Rp112 miliar,” tuturya.
“Kalau dari kami pemerintah daerah selalu inten berhubungan dengan BPJN berkoordinasi, terkait dengan ketersediaan anggaran itu bukan kewenangan kami memang, yang jelas secara teknis dokumen kelengkapan dirasakan cukup. Kalau nanya apa kendalanya, itu bukan kewenangan kami menjelaskan,” tambahnya.
Dendi memastikan, pada tahun depan akan dianggarkan untuk perbaikan JLS sebesar Rp 26 miliar dari dana Alokasi Khusus (DAK).
“Tahun 2025 kita cuma dorong dari dana alokasi khusus kurang lebih Rp26 miliar dan mudah-mudahan itu bisa mencapai perbaikan kurang lebih 2.5 sampai 3 kilometer,” ujarnya.
“Kalau untuk di DAK ini kita usulkan 80 miliar dan yang di acc itu Rp25 miliar,” tambahnya. (Amul/Red)
