Megatrust.co.id, CILEGON, – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Cilegon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon selamatkan Nasib para honorer. Pasalnya saat ini, pemerintah pusat tengah berupaya menghapus Honorer di seluruh Indonesia.
Seperti halnya Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik menilai, kontribusi para honorer di seluruh OPD Kota Cilegon sangat besar, selain itu imbas penghapusan honorer tidak lain bertambahnya jumlah pengangguran di kota baja.
“Pemkot jangan diam, harus segera merespons keputusan penghapusan honorer ini. Sebab bagaimana pun juga, para honorer selama ini sangat berkontribusi di seluruh OPD,” katanya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa (7/6/2022).
Menurut Hasbi, hal pertama yang harus dilakukan Pemkot Cilegon tidak lain berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hal itu guna untuk mengetahui teknis dari aturan penghapusan honorer yang telah disahkan kementerian tersebut, akhir Mei 2022 lalu.
“BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kota Cilegon segera datangi KemenPAN RB. Cari tahu seperti apa mekanisme penghapusannya. Lalu buat rencana, apakah ada cara untuk menyelamatkan para honorer dibalik aturan yang sudah disahkan itu,” ujarnya.
Hasbi menginginkan Pemkot Cilegon tidak tinggal diam atau telat menyikapi keputusan pemerintah pusat. Sebab saat ini, ribuan honorer di lingkungan Pemkot Cilegon resah menyikapi hal tersebut.
“Jangan sampai lengah, apalagi telat merespons. Intinya, harus punya rencana bagaimana para honorer tidak menjadi korban akibat munculnya keputusan itu,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil OPD terkait guna membahas dan mendorong dan mencari solusi terkait penghapusan honorer.
“Nanti BKPP, Sekda, serta pihak-pihak terkait akan kami panggil. Biar persoalan ini bisa diselesaikan bersama-sama,” ucapnya.
Ditempat berbeda, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengaku akan membawa persoalan ini ke Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APEKSI). Kata dia, persoalan ini akan dibicarakan dengan para kepala daerah lain.
“Nanti akan saya bawa persoalan ini ke APEKSI. Bagaimana kepala daerah lain menyikapi persoalan ini,” katanya.
Helldy mengaku jika Pemkot Cilegon tidak bisa lepas dari peran serta para honorer. Mengingat jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemkot Cilegon minim.
“PNS di Pemkot Cilegon itu kan sedikit, kami tertolong oleh para honorer. Kalau mereka dihapuskan, bagaimana pemerintah bisa dijalankan,” ujarnya. (Amul/Red)
