Megatrust.co.id, CILEGON, – Forum Tenaga Tekhnis & Administrasi Honorer atau Fortrah Kota Cilegon ancam demo Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon dari Jakarta.
Ancaman tersebut dilayangkan Fortrah Cilegon, saat pengurus Fortrah Kota Cilegon menyerahkan dokumen hasil rapat dengar pendapat bersama DPRD, ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (Kemenpan-RB) di Jakarta.
Fortrah Kota Cilegon mengancam demo Pemkot Cilegon jika, pihak Pemkot Cilegon melakukan intervensi kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kota Cilegon.
Hal itu disampaikan langsung oleh Koordinator Fortrah Kota Cilegon Muhammad Fatoni. Ia menegaskan kepada Pemkot Cilegon dan Stakeholder untuk tidak melakukan upaya Intervensi kepada Umpeg-umpeg diseluruh OPD.
Hal itu mengingat adanya isu pengkondisian nama-nama tertentu dengan jumlah yang telah ditentukan dalam tahapan ASN/PPPK bagi Tenaga Teknis Administrasi.
Kata dia, jika isu tersebut benar adanya, maka pihak Fortrah akan siap mengawal dan akan melakukan gerakan aksi masa secara masive di depan gedung Kantor Walikota Cilegon untuk memperjuangkan Nasib para honorer yang telah lama mengabdi.
“Jika isu tersebut benar adanya, maka pihak Fortrah akan siap mengawal dan akan melakukan gerakan aksi masa secara masive di depan gedung Kantor Walikota Cilegon untuk memperjuangkan Nasib para honorer yang telah lama mengabdi,” tegasnya.
Ia berharap, kebijaksanaan dan keadilan dari Wali Kota Cilegon Helldy Agustian untuk segera mengambil sikap dan mengangkat seluruh tenaga honorer khususnya tenaga teknis administrasi menjadi ASN/PPPK.
“Harapan kami berikutnya yaitu menunggu kebijaksanaan dan keadilan
dari Wali Kota Cilegon untuk segera mengambil sikap dan mengangkat seluruh tenaga honorer khususnya tenaga teknis administrasi menjadi ASN/PPPK,” terangnya.
“Hal itu sebagai Kado terindah dimasa Kepemimpinan Heldy-Sanuji karena itu merupakan amanat janji politik beliau yang dituangkan dalam RPJMD yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan Layanan Pemerintahan yang professional dan akuntabel, maka untuk mewujudkan hal itu tentunya perlu adanya peningkatan SDM aparatur tenaga honorer,” ujarnya. (Amul/Red)
