Megatrust.co.id, CILEGON – Honorer teknis dan administrasi yang bekerja di lingkungan Pemkot Cilegon mengaku ketar-ketir atas nasibnya menjadi honorer. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemkot Cilegon terkait pengangkatan PPPK.
Hal itu diketahui, setelah honorer Pemkot Cilegon yang tergabung dalam Forum Tenaga Tekhnis & Administrasi Honorer (Fortrah) Kota Cilegon melakukan rapat koordinasi di ruang komisi II DPRD Kota Cilegon.
Koordinator Fortrah Kota Cilegon Muhammad Fatoni mengatakan, honorer yang tergabung dalam Fortrah Kota Cilegon menuntut Pemkot Cilegon segera melakukan persiapan pengangkatan honorer menjadi PPPK.
“Menuntut konsentarasi Pemerintah Daerah kita, karena usianya honorer ini kurang lebih sekitar 4 bulan lagi, sedangkan banyak informasi yang kami dengar juga kebijakan dari pusat saya rasa tidak menyentuh sama sekali kepada kami,” katanya kepada Megatrust.co.id usai rapat.
Sebelum pihaknya melakukan rapat koordinasi dan langkah-langkah dengan anggota Fortrak. Ia mengklaim sudah melakukan komunikasi dengan pejabat eksekutif, namun hingga saat ini belum ada jawaban sama sekali.
“Kami juga sudah bicara dengan pejabat eksekutif, dan Legislatif belum ada jawaban yang pasti, usia kami kurang lebih 4 bulan ini 28 November 2023 nanti,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi bersama anggota Fortrah Kota Cilegon, pihaknya sepakat dengan penghapusan honorer dan diangkat menjadi PPPK seluruh pegawai.
“Kami setuju dengan penghapusan honorer untuk diganti menjadi PPPK. Kemudian akhirnya kami hari ini rapat dengan presedium dan beberapa korrdinator OPD,” pintanya.
Ketidak pastian informasi yang diterima Fortrah Kota Cilegon terkait pengangkatan honorer menjadi PPPK, membuat sejumlah honorer di Kota Cilegon ketar-ketir dan tidak fokus untuk bekerja karena memikirkan nasibnya.
“Kami melihat pemerintah kita (Pemkot Cilegon) belum ada informasi secara pasti yang membuat pada masa kami 4 bulan ini bisa nyaman bekerja,” akunya.
“Kami Ketar-ketir. Jadi nanti kami akan memutuskan aksi mogok kerja selama satu minggu dan jika tidak ada hal pasti sampai dengan November 2023, maka kami meminta pemecatan seluruh honorer se Kota Cilegon pecat semua,” sambungnya.
Ia menambahkan, bahkan hingga saat ini informasi terkait kode rekening untuk penggajian 2024 belum terinformasikan oleh Pemkot Cilegon.
“Entah itu informasi kode rekening sistem penggajian 2024, ataupun juga masalah kebijakan mengenai pengangkatan PPPK tenaga teknis dan administrasi,” tambahnya.
Bahkan pihaknya mengancam akan melakukan aksi mogok kerja selama satu minggu jika mediasi dan permohonan yang nanti akan dijalankan oleh Fortrah Kota Cilegon berujung detlok atau tidak menemukan hasil.
“Aksi mogok kerja ini tentunya akan bertahap, kita pertama akan bersurat kepada BKPSDM, kita juga akan bersurat kepada Wali Kota dan beberapa OPD terkait,” ancamnya.
“Setelah ini dilakukan dan dedlog tidak ada hasil, kami akan melakukan hearing dengan komisi I dan 5 OPD terkait itu, apabila sampai proses Hearing pun dedlok maka kami akan melakukan mogok kerja,” sambungnya. (Amul/Red)
