Megatrust.co.id, CILEGON – Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon mendorong Pokmas di Kota Cilegon untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Setidaknya, smart city menjadi rekomendasi.
Itu disampaikan Ketua Komisi I Hafidz dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pokmas se Kota Cilegon dan OPD terkait di ruang rapat DPRD, pada Kamis 18 September 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Hafidz menegaskan pembangunan harus menyentuh peningkatan sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi yang terus berkembang mengikuti zaman.
“Jangan hanya membangun gedung, tapi juga SDM dan fasilitas teknologi, karena itu sejalan dengan arah smart city,” ujar Hafidz.
“Kami meminta kepada para Pokmas agar lebih inovatif terhadap penggunaan anggaran itu,” sambungnya.
Menurutnya, ditengah kemajuan teknologi, Pokmas di Kota Cilegon kudu inovatif dan kreatif dalam penggunaan anggaran terutama dalam pengembangan SDM.
“Karena tadi saya sampaikan di tengah kemajuan teknologi yang hari ini memang terus berkembang maka coba lakukan terobosan baru jangan hanya fisik saja,” ujarnya.
“Tapi bagaimana membangun SDM lalu kemudian fasilitas menunjang terhadap perkembangan teknologi, kita tau bahwa Cilegon punya cita-cita untuk menjadi Cilegon yang smart city,” sambung Hafid.
“Maka itu perlu temen-temen dari pokmas juga mempunyai inovatif ke depan,” tambahnya.
Tuntutan Pokmas Kepada OPD di Fasilitasi DPRD
Hafid menjelaskan, terdapat beberapa tuntutan Pokmas se Kota Cilegon dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan tadi.
Katanya, salah satu tuntutannya yaitu pencairan dana Pokmas tahap pertama sebesar Rp13 miliar yang hingga kini belum juga cair.
Hafidz mengungkapkan, seharusnya Pokmas se Kota Cilegon mendapatkan anggaran sebesar Rp30 miliar lebih untuk pembangunan di lingkungan nya.
“Jadi Alhamdulillah tadi sudah terlaksana RDP kita dengan pokmas dan para OPD dan tadi terjadi jawaban kesepakatan,” ujarnya
“Dibulan Oktober itu kita akan laksanakan termin pertama 1 sebesar Rp13 miliar dan kami juga minta itu dikawal,” tambah Hafid.
“Kami pada dasarnya bahkan semuanya terlaksana, akan tetapi lagi-lagi kita harus melihat kondisi keuangan kita kembali lagi,” masih kata Hafidz
Hafid bilang, terkait dengan mekanisme pencairan itu ada di ranah BPKPAD Kota Cilegon yang akan melakukan pencairan.
“Terkait mekanisnya itu langsung berkoordinasi dengan BPKPAD,” ungkapnya.
Selain itu, Hafidz sangat memahami kondisi Kota Cilegon saat ini mengingat diprediksi akan terjadi devisit kembali dan juga ada efisiensi terhadap anggaran.
“Kondisi kota Cilegon yang mengalami efisiensi dari pusat, potensi devisit tentu ada, maka kami meminta agar OPD melakukan rasionalisasi, sehingga jangan sampai terjadi devisit,” pintanya.
Ia menegaskan OPD harus menyesuaikan program agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak dan mendukung program prioritas yang sudah ditetapkan.
“Kemudian anggaran yang sudah ditetapkan maka anggaran itu harus digunakan secara maksimal dan efektif, sehingga apa yang tidak menjadi urgensi dikerjakan,” sambungnya. (adv)
