Megatrust, CILEGON – Komisi I DPRD Kota Cilegon mendatangi kantor BKPSDM yang berlokasi di Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, pada Senin 6 Oktober 2025.
Kedatangan Komisi I DPRD Kota Cilegon dipimpin langsung ketua Komisi Hafid didampingi, Ari Muhammad, Erik Airlangga dan Nadmudin.
Komisi I DPRD Kota Cilegon dan jajaran disambut langsung oleh Kepala BKPSDM Kota Cilegon Joko Purwanto seorang diri tanpa didampingi staf.
Tidak berselang lama, salah satu staf dipanggil oleh Kepala BKPSDM untuk membuka data pegawai di Kota Cilegon.
Kedatangan para anggota DPRD dari Komisi I itu untuk mempertanyakan terkait pegawai yang direkrut oleh beberapa dinas di Pemkot Cilegon sepanjang 2024 dan 2025.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hafid mengatakan, kedatangannya ke BKPSDM untuk meminta klarifikasi terkait banyaknya perekrutan honorer.
“Jadi saya dan anggota komisi I mendatangi kantor BKPSDM tujuannya berkaitan dengan kepegawaian,” katanya kepada awak media.
“Kita menanyakan terkait dengan honorer yang sudah masuk database paruh waktu dan ada beberapa yang belum masuk paruh waktu,” sambungnya.
Kata Hafid, pihaknya menemukan ratusan data honorer yang ada di BKPSDM yang bekerja dibawah 2 tahun.
“Maka kami temukan beberapa juga honorer yang masih dibawah 2 tahun artinya ada beberapa OPD yang menerima honorer setelah adanya surat edaran dari Kemendagri dan itu jelas melanggar, silahkan datanya cek,” ujarnya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemeriksaan kepada OPD dan membandingkan datanya dengan BKPSDM.
“Jadi kalau tadi itu kurang lebih ada ratusan, sehingga bisa tahu masing-masing OPD itu ada berapa honorer dan kita akan lakukan sidak sesuai atau tidak dengan data BKPSDM,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cilegon Joko Purwanto mengatakan kedatangan anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon melakukan monitoring terhadap pegawai Pemkot.
“Terkait monitoring non ASN kita baik yg masuk PPPK paruh waktu maupun yang tidak,” tuturnya.
Ia bilang, total semua honorer yang diusulkan untuk PPPK itu sebanyak 3.482 orang, itu yang sudah terdata di BKN.
“Total semuanya, kalau yang kita usulkan paruh waktu itu ada 3.482 itu yang usulan PPPK paruh waktu sesuai data yang ada di BKN,” terangnya.
“Yang tidak masuk di data BKN itu setelah kita konfirmasi kepada seluruh OPD itu ada 924, termasuk didalamnya ada tenaga teknis, tenaga guru, tenaga nakes, dan kebersihan, keamanan dan sopir,” tuturnya. (Amul/Red)
