Hukum

Konflik Warga dan PT STS, Komnas Perempuan: Perempuan Alami Gangguan Haid Hingga Tanggung Beban Ekonomi Keluarga

Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih mengungkapkan beberapa temuan dalam konflik warga Cibetus Padarincang dengan PT STS. Towil/Megatrust.co.id

Megatrust.co.id, SERANG – Komnas Perempuan ikut menyoroti kasus konflik warga desa Cibetus Padarincang dengan PT Sinar Ternak Sejahtera atau STS terkait keberadaan ternak ayam di lingkungan masyarakat.

Diketahui, sejumlah warga Cibetus ditangkap dan diproses hukum oleh polda Banten terkait pengrusakan ternak ayam PT STS yang dilakukan sejumlah warga sebagai bentuk protes.

Ditangkapnya sejumlah warga yang mayoritas laki-laki membuat pihak keluarga merasa terpukul khususnya para perempuan istri dari pelaku.

Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih mengungkapkan, ada beberapa temuan pasca insiden penangkapan warga desa Cibetus, Padarincang.

“Jadi (ada) beberapa temuan yang dilaporkan oleh komnas perempuan pasca insiden kebakaran dan insiden penangkapan. Mereka (para perempuan) menjadi kepala keluarga, memikul beban ekonomi keluarganya karena kepala keluarganya berada di tahanan,” kata Dahlia usai Audiensi dengan awak media di Hotel Aston Serang pada Jum’at 20 Juni 2025.

Lebih lanjut, Dahlia mengaku khawatir peristiwa yang menyebabkan trauma tersebut akan berdampak pada kesehatan organ reproduksi.

“Karena beban trauma yang panjang yang lebih dari tujuh tahun bahkan dari 2013 sampai dengan 2025 mengakibatkan trauma yang panjang, stress sehingga berdampak pada kesehatan reproduksi,” kata Dahlia.

“Misalnya berhentinya haid, berhentinya menstruasi sejumlah perempuan dan juga sebaliknya menstruasi terus menerus dari biasanya,” sambungnya.

Karenanya, Dahlia menilai temuan ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Termasuk pemulihan mental secara berkelanjutan hingga perhatian terhadap kesejahteraan ekonomi para perempuan warga desa Cibetus.

“Komnas perempuan telah meminta informasi dan meminta masukan (yang) disampaikan pada dinas lingkungan hidup, kepada dinas pemberdayaan perempuan, kepada dinas peternakan dan UPTD terkait dengan laporan yang disampaikan komnas perempuan,” terang Dahlia.

Tak lupa, kata Dahlia, pihaknya juga menemui polda Banten untuk mendesak perlindungan dari ancaman-ancaman serta memberikan langkah-langkah pengamanan terkait dengan permintaan warga untuk meminta kejelasan nama-nama DPO.

Sehingga kata Dahlia, hal ini tidak memberikan dampak ketakutan kepada warga siapa yang tidak tahu siapa yang akan ditahan dan ditangkap selanjutnya.

Disamping itu, Dahlia meminya atensi dari Bupati Serang Ratu Zakiyah memberikan perhatiannya pada para perempuan yang anggota keluarganya terjerat masalah hukum karena konflik dengan PT STS.

Komnas perempuan meminta pemerintah daerah khususnya ibu Bupati untuk punya perhatian khusus atensi khusus pada perempuan soal ekonomi ada perhatian khusus karena mereka menanggung ekonomi dari situasi yang mereka dapatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta atensi khusus terkait kesehatan fisik maupun psikis agar dilakukan trauma healing kepada para perempuan.

“Sekarang sebagian besar perempuan yang harus menanggung biaya sekolah anak-anak dan biaya kehidupan sehari-hari untuk penghidupan mereka,” kata Dahlia. (Towil/Amul)

Exit mobile version