Megatrust.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa.
Langkah strategis ini bertujuan untuk:
Menekan biaya logistik nasional yang masih tinggi.
Mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Memperkuat konektivitas ekonomi secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam rapat koordinasi pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
AHY menjelaskan bahwa proyek lintas pulau ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini masuk ke dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor infrastruktur.
“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal. Dengan jaringan kereta api terintegrasi, daya saing ekonomi kita akan meningkat drastis,” ujar AHY.
Hingga saat ini, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional dinilai masih sangat rendah. Berdasarkan data yang dipaparkan, persentasenya adalah:
Angkutan Penumpang: Baru mencapai 4%.
Angkutan Logistik: Hanya sekitar 1%.
Padahal, kereta api memiliki keunggulan dibandingkan moda transportasi lain, terutama dalam hal efisiensi biaya dan dampak lingkungan.
Selain aspek ekonomi, pengembangan rel kereta api menjadi kunci komitmen iklim Indonesia. Kontribusi emisi gas rumah kaca dari sektor kereta api tercatat kurang dari 1%, menjadikannya solusi transportasi paling hijau untuk masa depan.
Pemerintah memetakan kebutuhan mendesak di tiga wilayah utama:
Sumatra: Penguatan dan penyambungan jaringan yang sudah ada.
Kalimantan: Pembangunan jaringan baru (saat ini masih nol).
Sulawesi: Integrasi jalur kereta dengan kawasan industri strategis.
Untuk mencapai target tambahan jaringan hingga 14.000 kilometer serta reaktivasi jalur lama, dibutuhkan dana sekitar Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045.
Guna memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah akan mendorong:
Skema Pembiayaan Kreatif: Tidak hanya bergantung pada APBN.
Kolaborasi Swasta: Membuka peluang investasi bagi sektor non-pemerintah.
Sinergi Pemerintah Daerah: Memastikan integrasi pembangunan berjalan selaras di tingkat wilayah.
