Megatrust.co.id, CILEGON, – DPRD Kota Cilegon ancam akan boikot OPD dalam rapat Rencana Kerja Anggaran (RKA). Pasalnya, DPRD Kota Cilegon menilai hingga semester II ini serapan anggaran di OPD masih cukup rendah yakni baru mencapai 17 persen, idealnya 40 persen lebih.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erick Airlangga Al-Ghozali, pihaknya mengancam untuk tidak akan mengakomodir apa pun usulan program kerja mereka di APBD-P Kota Cilegon 2022. Pasalnya, Erick menilai serapan OPD semester ini sangat rendah. Erick mendesak agar Helldy-Sanuji memperhatikan progres kinerja seluruh OPD.
“Kami sudah konsultasi dengan Pak Ketua Dewan (Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj). Kami usulkan untuk tidak mengundang OPD dengan serapan rendah pada rapat RKA (Rencana Kerja Anggaran), juga rapat prognosis. Pokoknya OPD seperti itu kami tinggal,” tuturnya.
Baca Juga: Wali Kota Cilegon Ngamuk Saat Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja OPD
Alasannya, kata Erick, OPD tersebut harus menyelesaikan terlebih dahulu anggaran yang telah disiapkan pada APBD Kota Cilegon 2022. Sebab anggaran tersebut tidak terserap dengan baik.
“Anggaran yang ada saja tidak diserap, kenapa malah minta anggaran lagi. Pakai saja anggaran yang ada, jangan harap ada suntikan anggaran lagi. Bisa-bisa nanti kena Silpa tinggi, seperti tahun lalu,” ucapnya.
Ia menilai, seharusnya Pemkot Cilegon di tahun kedua kepemimpinan Wali Kota Cilegon – Wakil Wali Kota Cilegon Helldy Agustian – Sanuji Pentamarta, bisa lebih lancar dibandingkan 2021. Mengingat di tahun ini, seluruh program kerja berbasis anggaran Pemkot Cilegon seluruhnya milik pasangan Helldy-Sanuji.
Baca Juga: DPRD Desak Pemkot Cilegon Selamatkan Nasib Honorer
“Katanya kan di 2021 kenapa tidak maksimal, karena program kerjanya milik pasangan wali kota sebelumnya. Berarti seharusnya di 2022 ini tidak seperti tahun lalu, karena sudah 100 persen program pasangan Helldy-Sanuji,” katanya.
Namun sayangnya, kata Erick, capaian kinerja OPD di tahun ini tidak jauh berbeda dengan 2021. Dimana hingga menjelang akhir Triwulan II, serapan anggaran baru mencapai 17 persen dari target 40 persen.
“Ternyata ketika program yang sekarang murni milik pasangan kepala daerah yang aktif, kinerjanya sama saja. Artinya, 19 janji politik Helldy-Sanuji tidak terealisasi dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Fokuskan Hak Bekerja pada Penyandang Disabilitas di Cilegon
Ditempat berbeda, Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar mengaku sepakat dengan wacana tersebut. Namun begitu, DPRD Kota Cilegon akan terlebih dahulu memanggil OPD-OPD dengan serapan rendah.
“OPD dengan serapan rendah perlu kami undang terlebih dahulu. Identifikasikan penyebab kenapa serapan anggaran rendah. Jika memang karena ada sesuatu, seperti regulasi yang sedang berlaku mempengaruhi serapan anggaran, bisa kami maklumi. Tapi kalau ternyata murni karena kinerja buruk, maka itu perlu diberi punishment,” katanya.
Terkait hal ini, Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta membenarkan serapan anggaran OPD rendah. Katanya, persoalan ini tengah ditangani oleh pihaknya.
“Memang dari hasil evaluasi jelang Triwulan kedua, serapan anggaran OPD rendah. Makanya, kami sedang carikan solusi,” ujarnya. (Amul/Red)
