Megatrust.co.id, CILEGON – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Pemkot Cilegon dan Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon telah merampungkan pembahasan KUA PPAS Cilegon untuk 2026 mendatang.
Pembahasan tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Cilegon selama satu hari pada Selasa 8 September 2026 kemarin.
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS Cilegon 2026 telah dibahas bersama antara eksekutif dan Legislatif.
Usai pembahasan tersebut Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengatakan, dalam pembahasan tersebut memang ada beberapa poin yang dibahas.
“Pertama kita melihat arah kebijakan fiskal dari Pemkot dan juga arah kebijakan umum dari Pemkot,” katanya kepada awak media, Rabu 9 September 2025.
Ia mengaku, dalam pembahasan tersebut masih terdapat perdebatan sebelum akhirnya sepakat antara TAPD Pemkot Cilegon dengan Banggar DPRD.
“Memang 2026 ini masih dalam perdebatan, karen anggaran fiskal yang cukup besar terutama dibidang belanja operasi,” katanya.
Ia berujar, belanja operasi dalam postur anggaran di 2026 mencapai 50 persen lebih, itu salah satunya ada pada belanja pegawai Pemkot Cilegon.
“Ini memang kelihatannya 50 persen lebih bebannya ada di belanja pegawai, ini kan harus menjadi koreksi dan evaluasi dari TAPD, sehingga nanti proyeksi pendapatan nya harus tepat ke depan,” ujarnya.
Itu semua disampaikan Rizki, agar kegiatan prioritas dan strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak menjadi korban lantaran besarnya belanja operasi.
“Jangan sampai kegiatan yang sifatnya strategis dan prioritas menjadi korban. Makanya kemarin kita dalami, bagaimana kebijakan strategis dan juga prioritas bisa dilaksanakan di 2026,” ujar Rizki.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Pemkot Cilegon dan Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon telah merampungkan pembahasan KUA PPAS Cilegon untuk 2026 mendatang.
Ketua DPRD Menyarankan Rasionalisasi
Masih kata Rizki. Ia meminta belanja di masing-masing OPD harus dirasionalkan sehingga tepat sasaran.
Rizki juga menyampaikan, Pemkot Cilegon harus melakukan pendekatan teknokratik dalam menyusun kerangka belanja dan harus disesuaikan dengan pendapatan.
“Kemudian dari segi belanja, itu juga harus dirasionalisasi harus tepat, jadi harus melakukan pendekatan-pendekatan teknokratik dalam menyusun kerangka belanja disesuaikan dengan target pendapatan,” tuturnya.
“Saya minta TAPD dan Banggar mengkaji lebih cermat target pendapatan harus rasional jangan sampai irasional, sehingga tidak terjadi potensi devisit anggaran,” sambungnya.
Tidak hanya itu, politisi muda partai Golkar juga menyarankan rasionalisasi dilakukan agar janji wali kota dan wakil wali kota Cilegon tidak menjadi korban lantaran kurangnya anggaran.
“Apalagi melihat janji kampanye ada pembangunan fisik dan lainnya, jangan sampai itu tidak dilakukan, karena ada belanja operasi membebani fiskal kita di Cilegon,” tuturnya.
Katanya, dalam pembahasan KUA PPAS kemarin itu yang menjadi koreksi itu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Yang kena koreksi itu hampir semua OPD, kemarin baru rapat, kita diberikan materi dan data, ada beberapa poin yang disampaikan,” katanya.
“Yang lebih penting lagi bagaimana efisiensi dan hasil rasionalisasi ini bisa tepat sasaran di masing-masing OPD itu kan langkahnya dari pak wali dan TAPD,” tambahnya.
Ketua DPRD Apresiasi Wali Kota Cilegon
Rizki mengapresiasi wali Kota Cilegon Robinsar yang mengatakan dalam rapat KUA PPAS tersebut akan mendiskusikan untuk menurunkan pendapatan agar tidak terjadi devisit anggaran di 2026.
“Itu kita apresiasi langkah yang dilakukan wali kota menyampaikan langsung di depan kita kepada OPD, terutama di OPD pendapatan,” katanya.
“Kita itu hanya memberikan masukan dan saran yang konstruktif, itu nanti tinggal langkah wali kota dalam menyikapi beban operasi ini,” sambung Rizki.
Rizki bilang, menurunkan pendapatan harus dilakukan dan jangan gengsi, itu semua demi kebaikan pada 2026 mendatang agar tidak terjadi lagi devisit anggaran.
“Kalau memeng harus menurunkan pendapatan untuk merasionalkan, TAPD dan wali kota harus melakukan itu,” katanya.
“Jangan sampai tetep dalam pendiriannya yang memang mungkin over konfiden dari target yang disusun sehingga itu tidak tercapai ada potensi devisit,” sambungnya.
“Kalau melihat tren itu ada potensi, kemarin dari Banggar menyampaikan jangan gengsi juga menurunkan pendapatan,” tambah Rizki.
Katanya, kemarin Wali Kota Cilegon Robinsar telah mengatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk menurunkan pendapatan di tahun 2026.
“Dan Alhamdulillah kemarin diaminin oleh walikota dan akan dievaluasi secara menyeluruh dan komprehensif,” katanya.
Harapan Ketua DPRD Cilegon
Ia berharap, bagaimana di 2026 ini tidak terjadi devisit anggaran, terus program-program prioritas dan strategis ini tetap dijalankan kalau bisa ditingkatkan.
“Karena start awal janji-janji wali kota dan wakil bisa terealisasi walaupun yang kemarin ada beberapa yang sudah dijalankan, tetapi dalam mekanisme perencanaan baru tahun depan bisa dilakukan,” pungkasnya. (adv)
