Megatrust.co.id, CILEGON – Sedikitnya ada 9 Raperda inisiatif yang diusulkan DPRD dan 13 Raperda inisiatif yang diusulan Pemkot Cilegon yang ditarget rampung pada tahun ini.
Hal itu diketahui, setelah DPRD dan Pemkot Cilegon menggelar rapat Paripurna Penetapan Rancangan perubahan Peraturan Daerah Tahun 2024, di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, pada Selasa 4 Juni 2024.
Saat ini, DPRD Kota Cilegon bersama Pemkot Cilegon tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Baca Juga : Ketentuan Batas Usia Pendaftaran CPNS dan PPPK
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun mengatakan, Raperda yang akan dibahas ditargetkan selesai di tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD.
“Raperda itu sedang dalam tahap pembahasan, beberapa di antaranya kami berharap mudah-mudahan 2024 ini bisa selesai dengan maksimal dan semua bisa kita tuntaskan,” kata Uyun kepada awak media di Cilegon.
“Sesuai dengan tupoksi yang melekat legislasi di DPRD,” sambungnya.
Baca Juga : DIRUGIKAN atas Peredaran Oli Palsu, PT Astra Jelaskan Ciri Oli Asli dan Oli Palsu
Uyun bilang, ada beberapa Raperda yang diusulkan Pemkot Cilegon dalam hal ini BPKPAD Kota Cilegon, hal itu merupakan Raperda tentang penggunaan anggaran terkait pertanggung jawaban APBD.
Itu, nantinya akan dibahas guna melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan.
Dia juga bilang, dari hasil evaluasi pada pembahasan pertanggung jawaban APBD 2023 terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Pemkot Cilegon.
Baca Juga : Ini Besaran Biaya dan Lokasi RPH Pembayaran Dam Haji
“Pastinya semua itu mengarah kepada bagaimana semua program yang sudah disusun oleh pemerintah daerah dalam hal ini, bisa terlaksana dengan baik bisa tercapai dengan maksimal,” tuturnya.
“Harapannya adalah, apa yang menjadi usulan ataupun kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan terfasilitasi dengan baik,” sambung dia.
Masih kata Uyun, ia berharap rekomendasi dari dewan untuk Pemkot Cilegon bisa ditindaklanjuti bagian dari kesungguhan dari pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
Baca Juga : WAH, Ternyata Ada Produksi Oli Palsu Beromzet Miliaran Rupiah, Dibongkar Polisi
“Tentu saja harapan besar kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD, rekomendasi tersebut ditindaklanjuti,” pungkas Uyun (adv).
